Setiap tahunnya, minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh kian meningkat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji juga mendafatarkan diri untuk berangkat umroh. Hal ini tentunya menjadi fokus kementrian Agama untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada para jemaah haji dan umroh agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik.
Alhamdulillah, kemarin pada tanggal 25 Februari hingga 27 Februari 2020 saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Penyelengaraan Ibadah Haji dan Umroh dari Kementrian Agama Wilayah Jawa Tengah (Rakor bidang PHU Kemenag Jateng) di hotel Griya Persada Bandungan, kabupaten Semarang. Kegiatan rapat ini dilaksanakan di bandungan, Kabupaten semarang. Dan dari kegiatan tersebut, dipaparkan mengenai inovasi apa saja yang dilakukan oleh kementrian agama untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh tahun 2020 ini.
Dengan diselenngarakan rapat ini, diharapkan nantinya masyarakan bisa memperoleh informasi yang jelas mengenai aturan dan ketentuan serta kebijakan terbaru terkait penyelenggaraan haji dan umroh. Juga, supaya penyelenggaraan haji dan umroh bisa secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelengaraan haji dan ibadah umroh. Sehingga pelaksanaannya bisa penuh tanggung jawab.
Rapat Koordinasi dibuka oleh Drs. H. Ahyani, M.S.I sebagai Pelaksana Tugas Kakannwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Beliau menjelaskan kalau penyelenggaraan haji dan umroh tahun lalu bisa berjalan dengan baik dengan tingkat kepuasan jemaah haji 2019 naik menjadi 85, 91%, harapannya di tahun 2020 ini, pelaksanaah haji dan umroh bisa memberikan kepuasan kepada jemaah haji dan umroh dengan signifikan. Sehingga bisa membuktikan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan jemaah haji bisa berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Nara sumber dalam kegiatan ini antara lain:
- Prof. DR. H. Nizar Ali Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama RI
- H. Khoirizi S.Sos., MM Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI
- Drs. H. Ahyani, M.S.I Pelaksana Tugas Kakannwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
- Drs. H. Muh. Saidun, M.Ag Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
- H. Ahmadi, S.Ag Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji dan Umrah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
- Drs. H. Zaenal Fattah Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
- Drs. H. Muhammad Syafiq Kepala Seksi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
- H. Abdul Djalil, S.Kom, MSi Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; dan
- H. Fitriyanto, S.Ag,M.PdI Kepala Seksi Sistem Informasi Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
Prof. DR. H. Nizar Ali Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama RI memberikan sambutannya dan menjelaskan mengenai inovasi Kementrian Agama. Nantinya, pendaftaran haji bisa dilakukan baik secara online maupun offline. Sehingga pelajar yang ada di luar negeri pun bisa mendaftar menggunakan data yang sesuai dengan KTP domisili. Dengan inovasi ini diharapkan nantinya bisa mempermudah pendaftaran jemaah haji.
Inovasi Kementrian Agama Tahun 2020
Berikut Inovasi Kementrian Agama di tahun 2020, antara lain :
1. Kloter Berbasis Wilayah
2. Respon Darurat
3. Pelayanan Terpadu dan Sistem Pelaporan
4. Kosumsi Full Covered
5. Manasik Sepanjang Tahun
6. Efisiensi Proses Visa
7. Penomoran Maktab
8. Penyusunan Regulasi
9. Non-Teller dan Non-tunai
10. Perbaikan roses Badal dan Safari Wukuf
Rinciannya adalah:
1. Kloter Berbasis Wilayah – Dengan pengkloteran berbasis wilayah, Penyusunan pramanifes kloter memungkinkan untuk dilakukan sendiri untuk mengefektifkan bimbingan manasik di kecamatan, Karena regu dan rombongan akan berbasis wilayah.
2. Respon Darurat – Penyiapan respon darurat di Armuzna sebagai bagian dari prosedur Pusat Krisis dengan melibatkan muassasah. SOP managemen mitigasi saat bencana integrasi/mengkombain alokasi petugas Armuzna (219) menjadi Petugas pendukung dengan rekruitmen bareng Petugas Pendukung (kompetensi, syarat masuk dan test masuk)
3. Pelayanan Terpadu dan Sistem Pelaporan– Mengefektifkan Pelayanan Terpadu di tingkat Daker, terutama Daker Makkah dan Madinah.
Penyempurnaan pelaporan sistem berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugan yang terintegrasi dengan Siskohat.
4. Kosumsi Full Covered – Penambahan Konsumsi pada masa peak season (3 hari sebelum dan 2 hari setelah Armuzna) dengan model makanan siap saji.
5. Manasik Sepanjang Tahun.- Pelaksanaan program inisiasi manasik sepanjang tahun bagi jemaah untuk menambah pengetahuan manasik haji
Manasik Jamaah Lansia, uzur dan sakit
6. Efisiensi Proses Visa – Efisiensi proses visa dengan verifikasi dan visa request dilakukan di kanwil. paspor tidak perlu dikirim ke pusat.
7. Penomoran Maktab – Nomor maktab di Armuzna disesuaikan dengan Nomor maktab di makkah yag berbasis Zonasi.
8. Penyusunan Regulasi – Percepatan penyusunan regulasi teknis karena terbitnya UU No. 8 Tahun 2019, tentang PHU.
9. Non-Teller dan Non-tunai – Mengaktifkan membayaran non teller untuk pelunasan haji.
10. Perbaikan Proses Badal dan Safari Wukuf– Penyusunan prosedur dan regulasi antara kemenag dan Kemenkes
Narasumber berikutya H. Khoirizi S.Sos., MM Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Beliau sharing mengenai pentingnya meluruskan niat dalam beribadah haji. Dan untuk petugas haji, beliau menekankan agar petugas haji meluruskan niat untuk menunaikan pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji. Harapannya para jemaah setelah pulang berhaji juga bisa membawa dampak positif untuk masyarakat sekitarnya.”Yuk kita luruskan, baik kepada kita sendiri maupun kepada jemaah.” Imbuh beliau.
Menengok kepada sejarah masa lalu haji. Ketika penjajah mulai curiga terhadap orang-orang indonesia yang pulang menunaikan haji. Di situ VOC khawatir, jika tidak dibatasi, bisa saja suatu saat nanti mereka yang berhaji akan menjadi penggerak, menjadi panutan dan dikhawatirkan akan melawan penjajah. Sejak saat itulah VOC memberikan regulasi, setiap orang yang akan berangkat haji harus lapor ke VOC. Disitulah muncul namanya surat perjalanan haji. Maka dari itu beliau menekankan supaya kita yang akan berangkat haji perlu meluruskan niat untuk ibadah, supaya apa yang dicapai hingga saai ini bisa memberikan manfaat kepada diri sindiri, keluarga dan masyarakat luas.
Rapat koordinasi pun dilanjutkan Drs. H. Ahyani, M.S.I, Drs. H. Muh. Saidun, M.Ag, H. Ahmadi, S.Ag, Drs. H. Zaenal Fattah, Drs. H. Muhammad Syafiq, H. Abdul Djalil, S.Kom, MSi dan H. Fitriyanto, S.Ag,M.PdI bersama para Kasi PHU Kabupaten Kota mengenai teknis pelaksanaan, pengkloteran, pembagian kursi dan hal teknis lainnya.
Dari kegiatan ini saya jadi lebih tau kalau mengurus dan membimbing jemaah haji itu merupakah hal yang penting karena tidak semua yang akan berangkat haji mengetahui secara detail tentang pelaksanaan haji. Semoga yang berangkat haji bisa pulang dengan membawa manfaat dan semoga saya bisa menunaikan ibadah haji juga. hehehe
Terima kasih buat Kementrian Agama melalui mas Dony yang sudah mengundang saya untuk ikut menyimak dan menyebarkan informasi tentang apa saja inovasi haji di tahun 2020. Info lainnya mengenai kegiatan kemarin dan tentang ibadah haji bisa teman-teman cari di internet menggunakan hastag #hajilebihbaik dan #bidangPHUjtg. Terima kasih.